Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 881-900 of 1188
-
DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(FH UMY, 2017-05-15)Penulisan skripsi ini dilatar belakangi adanya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena mengingat bahwa kepercayaan masyarakat sangat lemah dengan keberadaan disparitas ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MANTAN ISTRI ATAS PENGELOLAAN HAK NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN
(FH UMY, 2017-03-18)Perkara mengenai pengelolaan hak nafkah anak setelah perceraian merupakan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang. Dalam pelaksanaan masih banyak kelalaian ayah dalam melakukan pemenuhan hak nafkah anak setelah ... -
PELAKSANAAN PEMBERIAN SERTIFIKASI TERHADAP PRODUKSI MAKANAN RINGAN BAKPIA FILIPI OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2017-04-08)Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ... -
KEDUDUKAN UANG PANAI’ DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN GOA SULAWESI SELATAN
(FH UMY, 2017-04-21)Penelitian yang berjudul Kedudukan Uang Panai’ dalam Perkawinan Adat Bugis di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang kedudukan uang panai’ dalam perkawinan adat Bugis. Metode ... -
PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT PENAMBANGAN MINERAL BATUAN PASIR LAUT DI BATAM
(FH UMY, 2017-05-13)Batam merupakan salah satu daerah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki cadangan pasir laut yang cukup menjanjikan. Pasir laut sebagai sumber daya alam yang banyak digunakan untuk kegiatan reklamasi pantai di wilayah pesisir. ... -
PRAKTEK MONOPOLI OLEH BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN ASURANSI BRINGIN DAN ASURANSI HEKSA
(FH UMY, 2017-03-24)Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah perkara yang menarik dalam Putusan KPPU No.05/KPPU-I/2014 yang melibatkan 3 (tiga) pelaku usaha sebagai terlapor, yakni PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Bringin ... -
KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM WOONGJIN CHEMICAL CO. OLEH TORAY ADVANCED MATERIALS KOREA INC. DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA
(FH UMY, 2017-03-23)Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah perkara menarik dalam Putusan KPPU No. 17/KPPU-M/2015 dimana terjadi pengambilalihan saham perusahaan Woongjin Chemical Co. yang dilakukan oleh Toray Advanced Materials ... -
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEPERDATAAN BAGI ORANG YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN
(FH UMY, 2017-03-30)Orang dewasa yang berada dalam pengampuan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.Tujuan penelitian skripsi ini secara objektif adalah untuk mengetahui hak-hak perdata bagi orang yang berada dalam pengampuan dan ... -
PELAKSANAAN KEWAJIBAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PT. TIMAH (PERSERO) TBK DI KABUPATEN BANGKA BARAT
(FH UMY, 2017-05-13)Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam di Indonesia dapat dilihat dari sumber daya mineralnya yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Kepulauan Bangka ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN ZAT ADITIF PADA MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA
(FH UMY, 2017-03-29)Meningkatnya jumlah penduduk dan bertambahnya kebutuhan akan pangan, sehingga ketersediaan zat aditif alami yang terbatas tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Meskipun sudah terdapat peraturan mengenai bahan tambahan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS DAGING AYAM POTONG DI PASAR BANTUL
(FH UMY, 2017-05-05)WIWIK WIDIYASTUTI (20130610331), “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Daging Ayam Potong Di Pasar Bantul” di bawah bimbingan Danang Wahyu sebagai pembimbing I dan Fadia Fitriyanti sebagai pembimbing II. Penelitian ... -
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-03-20)Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Yogyakarta, keberadaan Peraturan Daerah tersebut merupakan ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-05-15)pemalsuan surat yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah 8 (depalan) perkara, angka 8 (delapan) bukanlah angka yang sedikit untuk kejahatan yang ... -
PELAKSANAAN HAK CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN PADA PT. AMEYA LIVING STYLE INDONESIA
(FH UMY, 2017-05-08)Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan banyak memberi peluang ... -
PELAKSANAAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN ANTARA PT.TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) DENGAN AGEN DALAM PENGIRIMAN BARANG DI TASIKMALAYA
(FH UMY, 2017-04-04)Perjanjian keagenan adalah perjanjian antara prinsipal dan agen di mana prinsipal memberikan amanat kepada agen untuk dan atas nama prinsipal menjualkan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal. ... -
PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-04-19)Perkawinan adalah suatu proses penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam hukum Islam tidak melarang seorang laki-laki untuk poligami. Namun, poligami ... -
PERAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(FE UMY, 2017-04-21)Pada tahun 2012 dilaksanakannya perundang-undangan tentang pengelolaan pendapatan daerah yang diserahkan kepada daerah tertentu dengan adanya otonomi daerah. Pajak bumi dan bangunan termasuk dalam pengelolan pendapatan ... -
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN BARANG DI SAFE DEPOSIT BOX
(FH UMY, 2017-05-05)Safe deposit box ini merupakan suatu kotak yang terbuat dari bahan yang kokoh dan terjamin keamanannya. Namun tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya terdapat kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang berharga ... -
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME
(FH UMY, 2017-04-17)dengan pembuktian pada kasus pidana pada umumnya, tetapi dalam kasus cybercrime ada beberapa hal yang bersifat elektronik yang menjadi hal utama. Kesulitan mendasar penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian tindak ... -
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESMENT SYSTEM SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG NO. 6 TAHUN 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEBUMEN
(FH UMY, 2017-03-11)Sistem pemungutan Pajak di Indonesia adalah Self assessment system sebagai pengganti sistem Official assessment. Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak secara Self ...