Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Yogyakarta, keberadaan Peraturan Daerah tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun metode penelitian yang digunakan Adapun metode penelitian yang digunakanya itu penelitian normatif dan empiris. Data yang diperoleh dengan menggunakan data sekunder yaitu melakukan data kepustakaan dengan mengkaji beberapa Undang-Undang dan peraturan terkait. Data primer yaitu dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efiktifitas fungsi pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap implementasi peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2011, masih belum berjalan optimal dikarenakan DPRD Kota Yogyakarta melaksanakan pengawasan hanya sebagai atau sebatas formalitas. Adanya faktor semangat bersama antara anggota DPRD Kota Yogyakarta serta pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat Kota Yogyakarta.