Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 901-920 of 1188
-
PENEGAKAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI POLDA DIY
(FH UMY, 2017-03-03)Pelanggaran bagi anggota Polri tidak bisa dihindari dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial, meskipun anggota Polri setiap tindak tanduknya terikat dengan peraturan, namun masih didapati anggota Polri melakukan ... -
KEWAJIBAN MASKAPAI PENERBANGAN MENGENAI KLAUSULA BAKU PELAYANAN TERHADAP PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA
(FH UMY, 2017-03-16)Penelitian ini membahas mengenai kewajiban maskapai penerbangan mengenai klausula baku pelayanan terhadap penumpang penyandang disabilitas di Indonesia. Tujuan penelitian adalah 1) mengetahui bagaimana kesesuaian klausula ... -
PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SLEMAN
(FH UMY, 2017-03-11)Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Jabatan Struktural merupakan kedudukan, wewenang, tanggung ... -
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP KEDISIPLINAN PNS DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
(FH UMY, 2017-03-11)Negara dalam menjalankan kekuasaannya mempunyai alat untuk mengatur yang disebut pemerintah (government). Konsep, ajaran, dan tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada ... -
JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(FH UMY, 2017-02-24)Penelitian ini merupakan penelitian tentang jaminan kebebasan beragama yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dalam hal ini membahas mengenai apa saja norma yang ... -
PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KLAS II A CIPINANG JAKARTA TIMUR
(FH UMY, 2017-02-12)PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KLAS II A CIPINANG JAKARTA TIMUR -
TINJAUAN ETIOLOGI KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2016)TINJAUAN ETIOLOGI KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KABUPATEN SLEMAN -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KASUS PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2016-09-06)Prostitusi merupakan penyakit masyrakat/penyimpangan sosial masyarakat yang dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan lelaki hidung belang. Aturan hukum pidana dalam Kitab ... -
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGUSAHA PABRIK TAHU TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LIMBAH TAHU DI KABUPATEN KLATEN
(FH UMY, 2017-03-25)Penelitian skripsi ini di latar belakangi dari aspek hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum pengusaha ... -
HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017-03-25)Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata caranya sendiri dalam mengatur kehidupan ... -
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI CABANG BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-03-30)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Subyek penelitian ini adalah pihak Bank BRI Cabang Bantul ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
(FH UMY, 2012-02-20)Dari hasil penelitian yang didapat, korporasi dapat dikenakan pidana dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut UUPPLH. Yang mana dalam penjelasannya, pasal 118 UUPPLH yang dimaksud dengan pelaku fungsional ... -
KEYAKINAN HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DI PGC CILILITAN JAKARTA TIMUR (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR :142/PID/2015/PT.DKI.) LEGAL MEMORANDUM
(FH UMY, 2016-08-22)Pada tanggal 18 september 2014 terjadi tindak pidana kekerasan di PGC Cililitan Jakarta Timur yang diduga dilakukan oleh Pulungan dan kawan-kawannya hingga menyebabkan tewasnya sopir angkot yang bernama M Ronal. Sehari ... -
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (STUDI KASUS PENYERANGAN LAPAS CEBONGAN)
(FH UMY, 2014-04-25)UU RI No 26 Tahun 2000 tentang HAM yang hanya membedakan dua kategori pelanggaran HAM yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan . Sehingga untuk mengatakan bahwa kasus penyerangan Lapas Kemanusiaan. Sehingga untuk mengatakan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN CARA REHABILITASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009
(FH UMY, 2014-08-30)UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika . Perlakuan yang dimaksud adalah mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ... -
PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(FH UMY, 2012-09-26)Setelah melakukan peneltiian dapat diambil beberapa kesimpulan terkait dengan penemuan hukum oleh hakim dalam sengeta pertanahan yaitu pelaksanaan penemuan hukum yang dilakukan para hakim di PN Sleman dalam sengketa ... -
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN BUKTI-BUKTI SURAT NON SERTIFIKAT TERHADAP SERTIFIKAT TANAH (studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 55 K/Pdt/2003)
(FH UMY, 2014-07-01)kedudukan non sertifikat seperti Letter C, Girik dan bukti surat tanah lama lainnya adalah sleain hanya sebagai bukti permulaan, juga sebagai hak milik dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali, meskipun hanya sebagai ... -
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI SECARA LANGSUNG TAHUN 2012
(FH UMY, 2014-07-05)Peranan KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah telah berjalan sesuai dengan Perundang undangan yaitu menyelenggarakan tahapan persiapan pelaksanaan Pemilukada meliputi: sosialisasim ... -
PERANAN HAKIM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI GARUT
(FH UMY, 2011-12-01)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan hakim dalam pembuktian perkara tindak pidana pencurian di PN Garut dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana ... -
ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE LEVERAGE DAN KONSENTRASI KEPEMILIKAN TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RESIKO
(FH UMY, 2013-02-26)Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance, leverage dan konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Faktor-faktor yang digunakan meliputi: komisaris independen, ukuran dewan ...