Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 861-880 of 1188
-
PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(UMY, 2017)Melihat hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang tidak diberikan sebagaimana mestinya terutama hak restitusi yang dibebankan pada pelaku pada kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap korban merupakan permasalahan ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILUKADA DI KOTA YOGYAKARTA
(UMY, 2017)Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mempertegas lagi pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Netralitas pegawai negeri ... -
UPAYA SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA ATAS PKL YANG TIDAK MEMILIKI IZIN LOKASI USAHA DI JALAN COLOMBO KABUPATEN SLEMAN
(UMY, 2017)Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi ... -
PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAN YANG MELIBATKAN WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI KOTA YOGYAKARTA
(2017-05-26)Penyelenggaraan izin keramaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 15 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan peranan penting pihak Kepolisian ... -
TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA BANDAR UDARA TERHADAP PERUSAHAAN PENERBANGAN AKIBAT ADANYA RETURN TO BASE DI INDONESIA
(UMY, 2017)Bandar udara merupakan aspek dan bagian yang sangat penting di dunia penerbangan dunia terutama indonesia, mengingat seluruh kegiatan penerbangan terdapat di bandar udara. berbagai peraturan perundangundangan di bidang ... -
PENERAPAN TARIF BATAS BAWAH PENERBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(UMY, 2017)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya adanya penerapan peraturan tentang batas bawah penerbangan, yang membolehkan menerapkan tarif serendahrendahnya 30% dari batas atas. Hal tersebut memicu penulis untuk meneliti ... -
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(FH UMY, 2017-05-15)Pertumbuhan sektor informal yang kian meningkat menyebabkan munculnya Pedagang Kaki Lima, kemunculan Pedagang Kaki Lima menyebabkan munculnya Permasalahan jika tidak ditata dan diberdayakan dengan baik, masalah yang timbul ... -
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017-02-28)Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas dimana mereka adalah orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dan bagaimana peraturan perundang-undangan ... -
THE TRANSFER OF ASYLUM SEEKERS IN AUSTRALIA TO THE THIRD COUNTRIES BASED ON 1951 REFUGEE CONVENTION
(FH UMY, 2017-03-03)Australia is one of 145 countries that has ratified the 1951 Refugee Convention, it means that Australia has committed to respect the rights of refugees and to uphold the obligations set out in the convention containing ... -
PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN AYAM DI KECAMATAN TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN
(FH UMY, 2017-05-15)Pesatnya perkembangan zaman di era sekarang sangat membuka prospek untuk melakukan dan mengembangkan berbagai jenis usaha. Berbagai peluang usahapun terbuka luas seiring tuntutan kebutuhan pada masyarakat dewasa ini. Dari ... -
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
(FH UMY, 2017-05-12)Pengangkatan anak merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mendapatkan anak, bagi yang belum memiliki keturunan upaya yang dilakukan untuk mengangkat anak harus melalui lembaga pengadilan. Hal ini ditegaskan oleh ... -
PENYELESAIAN PUTUSAN PERKARA MENURUT SEMA NOMOR 2 TAHUN 2014 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA STUDI KASUS KEPEGAWAIAN TAHUN 2015
(FH UMY, 2017-05-13)Penyelesaian sengketa melalui pengadilan digunakan terhadap gugatan dengan objeknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam peraturan dasarnya tidak mengisyaratkan adanya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ... -
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PT. BUSSAN AUTO FINANCE YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-03-11)Perusahaan Asuransi Kendaraan bermotor bertujuan memberikan jaminan ganti kerugian kepada pihak tertanggung atas semua kerugian yang diderita apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilang atau rusak pada kendaraan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-05-15)Skripsi ini memaparkan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum isi ulang di Kota Yogyakarta. Adapun skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum isi ulang di KotaYogyakarta ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-05-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket Kota Yogyakartadan peran dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, ... -
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN KLUB YANG BERBADAN HUKUM DI SLEMAN
(FH UMY, 2017-05-19)Sepak bola merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang pembangunan bangsa baik dibidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata dan berimbang berdasarkan ... -
OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM E-BUDGETING UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DI KOTA SURABAYA
(FH UMY, 2017-05-15)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran pemerintah daerah dalam sistem e-Budgeting dapat mewujudkan reformasi birokrasi di kota Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan di kota Surabaya dengan ... -
STUDI HUKUM WARIS ADAT TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MASYARAKAT BATAK MANDAILING DI SUMATERA UTARA
(FH UMY, 2017-04-20)Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah pengambilan anak orang lain untuk dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Dimana dalam masyarakat adat Batak Mandailing melakukan pengangkatan anak hanya terbatas pada ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGESAHKAN ITSBAT NIKAH PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL ( PENETAPAN NOMOR : 0181/Pdt.P/2014/PA.Btl )
(FH UMY, 2017-03-21)Di Indonesia setiap orang yang melakukan pernikahan harus mencatatkan pernikahnannya di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi Non-Islam sesuai dengan Undang-undang Nomor ...