Skripsi ini memaparkan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum isi ulang di Kota Yogyakarta. Adapun skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum isi ulang di KotaYogyakarta serta peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap depo air minum isi ulang yang beroperasi. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Bahanhukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari KUHPerdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/l0/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan. Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku yang menunjang penelitian dan hasil wawancara dengan para pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini adalah apabila konsumen merasa dirugikan oleh depot air minum isi ulang konsumen dapat meminta ganti rugi secara langsung kepada depot air minum isi ulang yang bersangkutan, selain itu dapat meminta bantuan melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk menyelesaikan sengketa. Pengawasan yang dilakukan oleh Pmerintah Kota Yogyakarta melalu Dinas Kesehatan Yogyakarta telah sesuai dengan perundang-undangan, dimana Dinas telah melakukan inspeksi sanitasi dan higiene sanitasi secara berkala.