Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 841-860 of 1188
-
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI POLRESTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017)Penyelesaian kasus yang berkiatan dengan anak setelah adanya UndangUndang No 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengunakan pendekatan restoratif. Proses penyelesaian dengan pendekatan restoratif tidak ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG PERKAWINANNYA DI BATALKAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk)
(FH UMY, 2017)Perkawinan merupakan ibadah bagi yang melaksanakan dan untuk mentaati perintah Allah SWT, antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Meskipun perkawinan merupakan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGAWASAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA MALAM HARI OLEH DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017)Pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari haruslah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ... -
PERAN BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI DALAM PENANGGULANGAN KERUSAKAN HUTAN KONSERVASI DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2017-03-25)Hutan merupakan suatu ekosistem penting untuk penyangga kehidupan makhluk hidup didalamnya. Adanya suatu kerusakan hutan akan mengganggu kehidupan flora maupun fauna pada habitatnya terutama pada hutan konservasi. Peran ... -
AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK
(FAI UMY, 2017-05-26)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan agar dapat kejelasan mengenai status anak dan kedudukan harta suami isteri. Karna dalam ... -
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017)Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh BAPPEDA Dan BKAD. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatife dan ... -
PELAKSANAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PADA PT. MADUBARU (PG/PS MADUKISMO) DI BANTUL
(FH UMY, 2017)Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja seperti kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, ... -
PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA VOLCANO DI LERENG GUNUNG MERAPI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2017-04-20)Taman Nasional Gunung Merapi memiliki obyek Wisata Alam yang cukup potensial, selain memiliki keaneragaman flora, fauna dan benteng alam yang spesifik juga memiliki kekhasan daya tarik wisata geologi dan wisata budaya salah ... -
PELAKSANAAN LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG
(FH UMY, 2017)Instrumen keuangan Negara merupakan sarana yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena dengan instrumen keuangan tersebut penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Sumber keuangan Negara ... -
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH ANTARA PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMBELI DI KOTA TASIKMALAYA
(FH UMY, 2017-05-01)Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalis secara preskriptif dengan menggunakan metode ... -
TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR KEPADA PEMBERI TUGAS (PEMILIK PROYEK) AKIBAT KEGAGALAN BANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN
(FH UMY, 2017-05-12)Menurut Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa penyedia jasa dalam hal ini kontraktor harus bertanggung jawab bila mana terjadi kegagalan bangunan dan terbukti ... -
PERANAN AMDAL DALAM PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA TANGERANG SELATAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
(FH UMY, 2017-04-11)Kebutuhan tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan tidaklah sedikit, sedangkan kebutuhan tersebut adalah salah satu penyebab terbesar dari adanya permasalahan lingkungan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan ... -
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KETIWIJAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO
(FH UMY, 2017)Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus ... -
THE IMPORTANCE OF JOINING THE TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA
(FH UMY, 2017-05-15)The controversy over President Joko Widodo’s statement of intention that Indonesia wants to join the Trans-Pacific Partnership (TPP) is yet to calm down. The TPP is actually a comprehensive trade and investment agreement ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYIMPAN DANA ATAS PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL BAITUL MAAL WAA TAMWIL (BMT) DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-04-10)Baitul Maal Waa Tamwil merupakan salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan prinsip sya’riah. BMT memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil yang sangat nyata dengan memberikan pembiayaan maupun ... -
PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2015-2016
(FH UMY, 2017-04-01)Pasal 150 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas bersama bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda ... -
PROSES PENETRASI SOSIAL ANTARA PEKERJA SOSIAL DENGAN WANITA RAWAN SOSIAL PSIKOLOGIS (STUDI KASUS DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA YOGYAKARTA )
(UMY, 2017)Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus ... -
THE URGENCY OF REPUBLIC INDONESIA TO RATIFY 1951 REFUGEE CONVENTION AS A LEGAL BASIS ON THE PROTECTION OF ASYLUM SEEKERS AND REFUGEE IN INDONESIA
(UMY, 2017)Nowadays, the asylum seekers and refugee issues are becoming serious problem to the international community. For one minutes, more than 15 people are becoming asylum seekers. To protect human rights of refugee, in 1951 UN ... -
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
(2017-04-08)Barang milik daerah adalah aset yang dimiliki olek pemerintah daerah, dikelola dan digunakan sebagai penunjang berjalannya pemerintahan di daerah. Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau ... -
AN APPRAISAL OF COMBATING TERRORISM IN INDONESIA: CASE STUDY OF SIYONO
(UMY, 2017)This research aims to evaluate the action taken by Indonesia in combating terrorism based on rule of law and human rights by using the case of Siyono. The methodology used in this research is normative legal research with ...