Menurut Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa penyedia jasa dalam hal ini kontraktor harus bertanggung jawab bila mana terjadi kegagalan bangunan dan terbukti merugikan pihak lain. Namun tidak sedikit penyedia jasa (kontraktor) yang berdalih bahwa kegagalan bangunan yang terjadi karena kesalahan dari pemberi tugas yang salah memilih mutu bahan. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia jasa (kontraktor) yang membuat bangunan yang sedang dibuat menjadi gagal, baik gagal sebagian atau seluruhnya dan/atau fungsi yang tidak sesaai dengan tujuan awal. Adapun penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian normatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan dan dengan mengkaji beberapa Undang-Undang yang terkait dengan kegagalan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi penyedia jasa (kontraktor) terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan yang terjadi selama masa pemeliharaan yaitu lima tahun setelah diserah terimakannya bangunan, maka penyedia harus bertanggung jawab. Di saming itu kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi. Serta apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pelaksana konstruksi penanda tangan kontrak kerja konstruksi.