Hutan merupakan suatu ekosistem penting untuk penyangga kehidupan makhluk hidup didalamnya. Adanya suatu kerusakan hutan akan mengganggu kehidupan flora maupun fauna pada habitatnya terutama pada hutan konservasi. Peran unit pengelolaan hutan konservasi sangat penting dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi karena dapat meminimalisir adanya kerusakan pada hutan tersebut. Penulisan hukum bertujuan untuk mengetahui peran Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman. Lokasi penelitian di Kabupaten Sleman dengan subyek penelitian Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Data diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuainnya dengan ketentuan yang berlaku, disusun secara sistematis, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas jawaban permasalahan. Hasil dari penelitian hukum bahwa Balai Taman Nasional Gunung Merapi telah melakukan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat serta menerapkan penanggulangan terhadap kerusakan hutan mengacu pada peraturan yang berlaku. Faktor-faktor penghambat meliputi penyalahgunaan alat oleh oknum, kondisi fisik geologi batu pasir di lereng Merapi pasca erupsi sulit dalam reboisasi, masyarakat dalam kepedulian dan pemahaman hutan masih rendah, serta jumlah penjaga hutan tidak sebanding dengan luas kawasan hutan.