Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 681-700 of 1188
-
PELAKSANAAN APARATUR DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN WIROBRAJAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan dan penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Wirobrajan. -
POT PINTAR PENJAGA TANAMAN BERBASIS MIKROKONTROLER
(2015)Tujuan penelitian ini adalah (1) merancang sebuah alat berupa pot yang dapat merawat tanaman hias; (2) memberikan kemudahan dalam pemeliharaan tanaman hias; (3) membantu manusia untuk memperlakukan tanaman hias dengan tepat ... -
CORPORATE LEGAL STATUS OF ALTERNATIVE MEDICAL CLINIC
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)The Objectives research is 1) knowing the institutional legality status of alternative medical clinic and studying any necessary licensing requirements for establishing an alternative clinic; 2) Understanding application ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN ATAS PERKARA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIYUTANG (STUDI KASUS PERDATA NOMOR 127/PDT.G/2011/PN.YK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar memutuskan suatu perkara mendasarkan pada adanya bukti yang ada dipersidangkan baik berupa bukti ... -
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA KEPADA TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
(FH UMY, 2017-11-09)Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam penulisan ... -
PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PUNGUTAN LIAR OLEH APARAT KEPOLISIAN
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-08-29)Indonesia adalah “Negara Hukum”. Berbicara tentang hukum tidak terlepas dari “polisi”. Kepolisisan Negara Republik Indonesai menjadi pondasi kokoh agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 30 ayat ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Penelitian ini dilatar belakangi dengan semakin berkembangnya Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan korporasi. Dari beberapa kasus, pertanggungjawaban pidana dibebankan masih sebatas pada pengurusnya saja. Adapun permasalahan ... -
PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PUNGUTAN LIAR OLEH APARAT KEPOLISIAN
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-08-29)Indonesia adalah “Negara Hukum”. Berbicara tentang hukum tidak terlepas dari “polisi”. Kepolisisan Negara Republik Indonesai menjadi pondasi kokoh agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 30 ayat (3) UUD ... -
EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-04)Diversi diatur di dalamUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dimana diversi ini mempunyai tujuan untuk tercapainya perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan, menghindarkan anak dari ... -
HAK – HAK KARYAWAN PADA PERUSAHAAN PAILIT (STUDI TENTANG PEMBERESAN HAK KARYAWAN PADA KASUS PERUSAHAAN PT. STARWIN)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)PT. Starwin merupakan perusahaan penghasil sepatu Reebok. Sejak tanggak 11 Februari 2004 para karyawannya mendirikan tenda di depan pabrik mereka di Jalan Raya Serang, Kilometer 14,4, Cikupa, Tangerang. Munculnya masalah ... -
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Undang-undang No.1 Tahun 1974 merupakan peraturan hukum mengenai perkawinan beserta akibat hukumnya, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri ... -
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PELANGARAN KASUS PENDIRIAN TOKO MODERN INDOMARET DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Toko modern saat ini menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan masyarakat mulai dari kalangan umum hingga mahasiswa untuk membeli kebutuhan sehari-hari, hal itu membuat toko modern memberikan omset yang cukup ... -
PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PANTAI GUA CEMARA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) pengelolaan retribusi Pantai Gua Cemara oleh pemerintah Kabupaten Bantul (2) Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pengelolaan retribusi Pantai Gua Cemara di ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS/PPAT DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SURAT BERHARGA MILIK KLIEN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)pejabat negara maupun masyarakat biasa, salah satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat berwenang adalah Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan surat berharga milik klien. Tindakan Notaris ini sangat ... -
PERAN KOMITE KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK (KKPA) DESA GILANGHARJO, PANDAK, BANTUL DALAM MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2016-12-20)Perlindungan Anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditunjukkan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM
(FAKULTAS HUKUM, 2017)Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana disebutkan bahwa dalam Undang-Undang tersebut berisi tentang jenis-jenis narkotika berserta penggolongannya, serta akibat yang dialami ... -
THE PROTECTION OF WOMEN AS A VICTIM OF DOMESTIC VIOLENCE IN INDONESIA BASED ON CEDAW AND LAW NUMBER 23 OF 2004
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-08-15)In 1967, United Nations issued the Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women. The declaration of the rights and obligations of women under conditions of equality with men had instructed the women to ... -
THE URGENCY OF SPECIAL COURT FOR REGIONAL ELECTION DISPUTES SETTLEMENT IN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-08-29)This research aims at analysing and proposing the urgency of the Special Court for regional election dispute settlement in Indonesia. This study is a normative legal research with statute, law, and comparative approach ... -
DILEMMA OF DUAL CITIZENSHIP ISSUES IN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-08-12)Dual citizenships have been in much of the debate over the years. Many developed countries such as US, UK, Australia, and Switzerland have no restrictions on holding dual nationality, whereas countries such as Singapore, ... -
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM, 2017-08-29)Kekerasan merupakan tindakan yang menyimpang dari norma-norma dan merugikan orang lain, rasa benci, serta kesalahpahaman merupakan awal yang dapat memicu tindak kekerasan. Dalam perkembangnya tak jarang banyak pelajar yang ...