Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 701-720 of 1188
-
TINJAUAN YURIDIS PELIMPAHAN WEWENANG DALAM KEGIATAN ADMINISTRASI PERTANAHAN BAGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-09-07)Kewenangan di bidang pertanahan menjadi persoalan sejak adanya otonomi daerah. Di satu sisi, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan daerah, namun ... -
PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERAKIBAT ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(FAKULTAS HUKUM, 2017-08-29)Perbarengan tindak pidana (concursus) ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana awal dengan tindak pidana ... -
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-09-13)Penelitian ini dilatar belakangi dengan semakin berkembangnya Kejahatan Money Politics dalam pemilihan legislatif. Dari beberapa kasus, pemidanaan terhadap pelaku terbilang minimal hukuman pidananya. Adapun permasalahan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017)Pelecehan seksual terhadap anak menjadi permasalahan yang sering muncul dimasyarakat sehingga sulit di selesaikan dan sangat mengancam kehidupan anak ataupun keluarga, selain merusak moral generasi muda yang nantinya akan ... -
PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017)Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Lembaga ini wajib ada dalam setiap proses pemeriksaan ABH. Tak terkecuali dengan ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (INCEST)
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-08-29)Perkosaan sedarah (incest) oleh ayah kandung semakin marak terjadi. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang sanksi pidana bagi orang ... -
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-08-29)Penjatuhan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak terlepas dari pertimbangan hakim. Mengingat, Undang-Undang SPPA menyatakan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Anak terdiri ... -
AKIBAT HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TERHADAP MASYARAKAT KETURUNAN ADAT TIONGHOA DI PENGADILAN NEGERI CIREBON
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-08-10)Lembaga hukum pengangkatan anak telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak, saat ini belum ada peraturan perundangan secara nasional yang mengaturnya tanpa ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BRAGOLAN KABUPATEN PURWOREJO
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2016-12-20)BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 ... -
DISPENSASI UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-09-06)Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun, Permasalahan yang dihadapi para hakim untuk menerapkan Pasal 7 ayat ... -
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN REKLAME DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
(FAKULTAS HUKUM, 2017-08-22)Pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan melalui upaya-upaya sadar dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kebutuhan masyarakat, tercatat dengan izin reklame pemerintah Kota ... -
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-07-13)Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim menjadi pengupayaan keadilan bagi pelaku. Penjatuhan hukuman oleh hakim bukanlah merupakan hal yang salah namun untuk mengupayakan suatu keadilan, putusan hakim harus memberikan ... -
PENGARUH PARTAI POLITIK TERHADAP KEMENANGAN CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015
(FAKULTAS HUKUM, 2017-09-04)Salah satu tujuan dan fungsi partai politik ialah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam proses pengisian jabatan politik yang dilaksanakan melalui mekanisme yang demokratis. Meskipun demikian, ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-09-07)Pelayanan publik memiliki aspek yang multi dimensi. Pelayanan publik tidak hanya mampu dapat didekati dari satu aspek saja, misalnya aspek hukum maupun aspek politik, tetapi juga melindungi aspek ekonomi dan aspek sosial ... -
PERAN DAN KEDUDUKAN AHLI DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA CYBER CRIME
(FAKULTAS HUKUM, 2017-08-29)proses pembuktian pada tindak pidana lainnya, hanya saja dalam kasus cyber crime identik dengan kemayaan yang penggunaan alat buktinya adalah alat bukti elektronik. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana ... -
THE PROTECTION OF CIVILIAN POPULATION IN THE NIAC (NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT) UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: CASE OF BOKO HARAM
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Boko Haram is a militant organization who has purpose to declare an Islamic State in Nigeria. Boko Haram was established on 2002 in Maiduguri under a leadership of Muhammad Yusuf. On 2009, Muhammad Yusuf died and replaced ... -
KOMPARASI KONSEP DISIPLIN MILITER ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Skripsi ini membahas tentang Komparasi Konsep Disiplin Militer Antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum ... -
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI SUNGAI LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Penambangan pasir tanpa izin merupakan salah satu kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan tanpa ada izin pertambangan rakyat (IPR) dan Izin usaha produksi (IUP). Penegakan hukum terhadap pelaku penambangana pasir ... -
PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA ( PRONA) SEBAGAI UPAYA TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(FH UMY, 2017-08-08)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Gunungkidul.Serta untuk mengetahui upaya dan hambatan Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan PRONA ... -
IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-06-15)BPJS Kesehatan adalah bagian dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh ...