Pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan melalui upaya-upaya sadar dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kebutuhan masyarakat, tercatat dengan izin reklame pemerintah Kota Yogyakarta, sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pemasangan reklame sebenarnya memberikan kontribusi penambahan pemasukan kedalam kas daerah yang diperoleh untuk membiayai pembangunan di Kota Yogyakarta. Supaya terjadi keseimbangan, Pemerintah Kota Yogyakarta mengupayakan pentingnya penertiban pemasangan reklame di sejumlah kawasan Kota Yogyakarta, Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian menerangkan bahwa upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani pendirian reklame yang didirikan tanpa memiliki izin pemasangan adalah bagi yang tidak memiliki izin itu merupakan kewenangan Satpol PP, jadi berawal tahun 2014, 2015, 2016 sudah ada kewenangannya, kalau obyek tidak memiliki izin menjadi kewenangan Satpol PP sedang kalau pengawasan obyek yang mempunyai izin ada di dinas atau instansi yang mengeluarkan izin, jadi kalau yang belum mempunyai izin kewenang untuk menindak di ada pada Satpol PP, dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian sanksi terhadap penyimpangan penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta adalah Faktor Eksternal dan Faktor Internal.