Department of Law: Recent submissions
Now showing items 421-440 of 1188
-
THE LEGAL CONSEQUENCES OF SINGLE CANDIDATE IN THE REGIONAL ELECTION
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)The purpose of this research is to analyse what the legal basis of single candidate according to the law and how the legal consequences of the single candidate are in local election. This research is normative legal research ... -
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI DESA MANGUNAN, KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)Penelitian ini mengkaji tentang Pengembangan destinasi pariwisata di Desa Mangunan, kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah metode normatif empiris dengan pengumpulan data ... -
THE FACTORS CAUSE DIVORCE AMONG TEACHERS AS CIVIL SERVANTS IN CIAMIS RELIGIOUS COURT AFTER GOVERNMENT REGULATION NO. 45 OF 1990 ON THE PERMISSION OF MARRIAGE AND DIVORCE FOR CIVIL SERVANTS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)The objective of this study is to know the factors that cause divorce among teachers as Civil Servants and the judges consideration in deciding divorce cases in Ciamis Religious Court. The type of research is ... -
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TASIKMALAYA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan ... -
THE ADMINISTRATION OF ONLINE TRANSPORTATION IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
(FACULTY OF LAW UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)The development of information technology had a major impact on human life. The impact has touched various aspects including the world of transportation.The need for larger modes of transportation is accompanied ... -
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PEKERJA PEREMPUAN (STUDI KASUS DI CV.FATAH COMPUTINDO KOTA TANGERANG)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah CV. Fatah Computindo sudah menerapkan hak-hak yang harusnya diterima oleh pekerja perempuan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ... -
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah yang kaya hasil tambang. oleh karena itu banyak masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang menggantungkan hidupnya pada pertambangan. Kegiatan pertambangan yang melanggar izin masih ... -
PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI OLEH BIDAN DI PRAKTIK BIDAN KLINIK PERINTIS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat sejahtera dengan membatasi jumlah kelahiran. Program Keluarga Berencana (KB) yang diwujudkan pada penggunaan kontrasepsi juga memiliki ... -
DAMPAK PEMBERLAKUAN PERDAIS PERTANAHAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH WARGA KETURUNAN TIONGHOA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi alasan dan tujuan dari Perdais Pertanahan, alasan WNI keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Yogyakarta, serta ... -
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Dearah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ... -
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-07)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia pada masa sebelum dan setelah Reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian ... -
THE JURIDICAL REVIEW ON MARRIAGE AGREEMENT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 69/PUUXIII/ 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)This research aims to determine the basic consideration of Constitutional Court judge to make marriage agreement after marriage post the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. This research is normative ... -
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan masyarakat. Masih banyak masyarakat miskin dan siswa putus sekolah merupakan salah ... -
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Dearah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ... -
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT OLEH ORANGTUA ANGKAT (STUDI KASUS PUTUSAN No. 102/Pdt.G/2011/PN.YK)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Menurut KUHPerdata Pasal 1666 menjelaskan pengertian hibah, yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda ... -
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Otonomi yang diberikan kepada kota/kabupaten menuntut adanya kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan atas sektor perkotaan dan pedesaan memiliki tugas untuk ... -
PENGGUNAAN DANA PARTAI POLITIK UNTUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)BANTUan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Purworejo digunakan minimal 60% untuk kegiatan pendidikan politik yang ditujukan kepada kader dan masyarakat. Akan tetapi, terdapat permasalahan ... -
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Otonomi yang diberikan kepada kota/kabupaten menuntut adanya kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan atas sektor perkotaan dan pedesaan memiliki tugas untuk ... -
THE LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS FOR FAILURE DEPARTURE OF JEMAAH UMRAH OF “FIRST TRAVEL”
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)The basic and legal implementation of the Hajj and Umrah contained in Article 1 Paragraph 2 Law No 13 Year 2008 on the Implementation of Hajj. The existence of Law No 13 Year 2008 has not answered the demands and ... -
PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PERUNDUNGAN (BULLYING) OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini di latar belakangi oleh semakin banyaknya kasus perundungan atau yang sering dikenal dengan istilah bullying, bullying merupakan perilaku untuk mempermalukan orang lain, dengan kebiasaan buruk yang dapat ...