Department of Law: Recent submissions
Now showing items 441-460 of 1188
-
PEMENUHAN HAK KORBAN PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu bagaimana hakim menerima fakta hukum dari keterangan saksi didalam persidangan dan apakah hak – hak korban tersebut telah terpenuhi dalam pertimbangan putusan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-29)Adanya pakaian impor bekas telah menjadi permasalahan tersendiri di setiap negara. Di Indonesia sendiri pakaian impor bekas masih sangat diminati oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor ... -
AUDIT KESELAMATAN JALAN (STUDI KASUS : JALAN DAENDELS KM 5 SAMPAI DENGAN KM 7, KABUPATEN KULONPROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-09-19)Daendels Road is between 5 to 7 km geographically locted in Kulonprogo. It is an arterial road in the primary network system that connects to the district city or capital road with a high mobility. Because averagely ... -
PELAKSANAAN PRINSIP NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-14)Indonesia menggunakan sistem daerah otonom, Sebagai daerah otonom, Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki Pemerintahan Daerah yang proses pergantian kepemimpinan pemerintahnya menggunakan sistem pemilihan umum kepala daerah ... -
PELAYANAN TRANSPORTASI UMUM MELALUI TRANS JOGJA DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-07-31)Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Trans Jogja berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standart Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis ... -
PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENGAWASAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-16)Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan ... -
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENERIMAAN DANA DESA DI DESA MARGA MULYA KECAMATAN AIR RAMI KABUPATEN MUKOMUKO BENGKULU
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-19)Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai ... -
THE LEGAL IMPLICATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT’S DECISION NUMBER 85/PUU-XI/2013 ON REGULATION AND CLEAN WATER SUPPLYING SYSTEM IN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-21)The Constitutional Court’s Decision Number 85/PUU-XI/2013 has abolished the Law No 7 of 2004 on Water Resources and reactivated the Law No 11 of 1974 on Irrigation. This decision has caused some legal implications for the ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS DESAIN GRAFIS KAOS DI YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)Pelanggaran terhadap pencipta atas desain grafis kaos di kota Yogyakarta masih sering terjadi. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi, seluruh hal bisa mudah diakses termasuk pelanggaran hasil desain grafis kaos. ... -
THE DISPUTE SETTLEMENT OF JOINT PROPERTY THROUGH BANTUL RELIGIOUS COURT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-28)Joint property still becomes one of the disputing issues after the dissolution of marriage in a Moslem family in Indonesia. This research aims at analyzing the legal status of joint property in Islamic Law and Indonesian ... -
TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 487/PDT.G/2012/PA.YK)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-06-05)Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai pemberian suatu barang dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki secara sukarela tanpa mengaharapkan adanya suatu imbalan. Dalam ... -
BUNGA BANK: ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang Hukum Islam terkait Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga Bank. Selama ini permasalahan bunga bank selalu menjadi polemik dan perdebatan ... -
EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI E-TILANG TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Salah satu langkah perubahan dan pembaharuan yang diambil Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki sistem pelayanan publik pelanggaran lalu lintas adalah dengan penerapan aplikasi E-Tilang. Pemberlakuan E-Tilang sendiri ... -
KEDUDUKAN GUBERNUR PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN PAUGERAN KERATON DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-24)Penelitian yang berjudul “Kedudukan Gubernur Perempuan dalam Perspektif Konstitusi dan Paugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta” bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan gubernur perempuan dalam pandangan ... -
PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PENGAWASAN USAHA PERDAGANGAN AIR MINUM
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-30)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap pengawasan usaha perdagangan air minum sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 651/M ... -
PENEGAKAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)Skripsi ini menjelaskan tentang Penegakan Hukum Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat, serta Upaya-upaya pemerintah dalam penegakan hukum izin usaha di Kabupaten Bangka Barat dan hambatan-hambatan yang dialami ... -
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PERJALANAN IBADAH UMROH DI PT. GEMA MAGHFIROH ABADI KABUPATEN BREBES
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Definisi perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. ... -
CLASS ACTION LAWSUIT IN AN ATTEMPT TO RESOLVE CONSUMER DISPUTES
(FACULTY OF LAW UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-01-08)Class action is a way of settling cases adopted from common law system. Indonesia adopted the class action because it gave many benefits in the settlement of the law. The purpose of this research is to know how the class ... -
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PERJALANAN IBADAH UMROH DI PT. GEMA MAGHFIROH ABADI KABUPATEN BREBES
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Definisi perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. ... -
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL DI POLSEK GAMPING
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-25)Pendekatan mediasi penal digunakan untuk melindungi korban, menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara, serta ...