Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 401-420 of 1188
-
PERAN RETRIBUSI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SINGKAWANG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-28)Kegiatan ekonomi sektor informal pedagang kaki lima di daerah perkotaan berkembang dengan sangat pesat. Beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan perdagangan kaki lima antara lain masalah kebersihan, ... -
PEMIDANAAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-11-28)Perkembangan tentang maraknyaberita bohong saat ini sangat pesat. Berita bohong mudah tersebar karena didukung oleh teknologi yang juga semakin berkembang. Masyarakat saat ini dapat mengakses internet dimanapun dan kapanpun. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP HAK PENDISTRIBUSIAN HASIL KARYA LAGU
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-03)Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk ... -
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA BANJIR DI KECAMATAN IMOGIRI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-07)Latar belakang penelitian ini menyebutkan dampak bencana dapat dikurangi atau dapat diminimalisir dengan mengenali penyebab bencana dan mempelajari kejadian bencana yang telah terjadi dengan menganalisis data bencana-bencana ... -
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS BERALKOHOL OPLOSAN OLEH POLDA DIY
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-10)Penggunaan minuman beralkohol di Yogyakarta cukup memprihatinkan berdasarkan data dari Dit Reserse Narkoba Polda DIY tahun 2016-2018 terdapat 30 kasus penggunan miras diantaranya tersangka 27 orang laki-laki, dan 3 orang ... -
PENENTUAN HAK ASUH ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-10)Perceraian pada perkawinan campuran akan menjadi lebih kompleks jika anak yang lahir dari perkawinan campuran dan membawa masalah yang berkepanjangan terutama sengketa hak asuh anak dan harta bersama. Penelitian ... -
TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-04)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengamanan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dan penyelesaian apabila terjadi sengketa debitur dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tidak ... -
PELAKSANAAN DAN PENGARUH INTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah ... -
PENERAPAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELANGGAR DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.53 TAHUN 2010 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-11-03)Tujuan dalam penelitian, yaitu untuk mengetahui Penerapan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ... -
IMPLEMENTASI FUNGSI NEGATIVE LEGISLATOR MK DALAM PUTUSAN NO 46/PUU-XIV/2016
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia serta memiliki wewenang untuk melakukan Judicial Review (uji materiil). Dan putusan yang dihasilkan mahkamah konstitusi ... -
PELAKSANAAN PERIZINAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-07)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan perceraian bagi pegawai negeri sipil di kabupaten Bantul serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan perizinan ... -
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PADA TAHUN 2017
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)Seiring dengan berkembangnya suatu masyarakat, sengketa pertanahan menjadi semakin meningkat. Kebutuhan akan tanah baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai salah satu modal dasar dalam kegiatan usaha semakin meningkat ... -
PENGAWASAN PERIZINAN TOKO MODERN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-11-30)Persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern tidak dapat dihindari. ada banyak faktor mengapa toko-toko tradisional kalah bersaing dengan toko-toko modern, seperti: keterbatasan modal, keterbatasan SDM, keterbatasan ... -
IMPLEMENTATION OF SHARIA PRINCIPLES IN SHARIA HOTEL BUSINESS AT NAMIRA SHARIA HOTEL IN PEKALONGAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-11-28)This study aims to find out how the application and supervision of the Namira Sharia Hotel in Pekalongan is in accordance with the Minister regulation Tourism of Republic Indonesia No. 1 of 2016 about Implementation of ... -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-07)Skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyadang Disabilitas di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu ... -
THE LEGAL CONSEQUENCES OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO.88/PUU-XIV/2016 TOWARD THE SUCCESSION OF THE GOVERNOR OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)The Constitutional Court decided that woman can be the Governor in the Yogyakarta Special Region. The Constitutional Court Decision nullified the Article 18 paragraph 1 (m) of Law No. 13 of 2012 on the Privileges of ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BLITAR
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-07)Paska bergulirnya reformasi 1998, dengan adanya pemberlakuan sistem desentralisasi, maka daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri, termasuk dalam hal keuangan, di mana Pemerintah ... -
INSTITUTIONAL DISPUTES SETTLEMENT MECHANISM OF SUCCESSION IN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT SULTANATE
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)The Constitutional Court Decision No. 88 / PUU-XIV / 2016 stated that a woman is entitled to be a candidate for Governor and Vice Governor in the Special Region of Yogyakarta. This decision has become a polemic among the ... -
PLACEMENT PROCEDURES OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN MALAYSIA: CASE STUDY AT PPTKIS BANTUL REGENCY
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)The problem of Indonesian Migrant Workers is a never-ending issue in Indonesia. They faced various risks and problems since before their departure, during their employment, and after returning home. This research aims at ... -
THE IMPLEMENTATION OF THE LOCAL REGULATION OF YOGYAKARTA CITY ON SPATIAL PLANS OF YOGYAKARTA CITY YEAR 2010-2029
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)Rapid City development which occurred in Yogyakarta as the results of the people welfare and prosperity has made the Local Government rearrange the spatial plans in their region. The number of people and their needs are ...