Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 381-400 of 1188
-
PERAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-12)Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli ... -
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN CERAI GUGAT PERKARA NOMOR: 0331/PDT.G/2015/PA.BTL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya perceraian yang terjadi di Bantul. Pada umumnya perceraian terjadi karena masalah ekonomi atau pihak ketiga sehingga mengakibatkan perselisihan terus menurus yang berujung perceraian. ... -
THE SETTLEMENT OF DISPUTE ON JURISDICTION AMONG THE STATE INSTITUTIONS IN THE CONSTITUTIONAL COURT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)The relationship between institutions is bound by check-and-balances principle. This may bring about potential dispute between state institutions. The Constitutional Court has received and decided 25 cases regarding dispute ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALPRAKTIK MEDIK BAGI TENAGA MEDIS DALAM PRAKTEK PELAYANAN KESEHATAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-16)Malpraktik Medik mempunyai arti yang lebih komprehensif dibandingkan kelalaian. Istilah malpraktik medik memang tidak diketahui secara sempurna dalam suatu aturan Hukum Positif Indonesia. Dalam malpraktik medik pun terdapat ... -
THE ESTABLISHING OF MARRIAGE (ITSBAT NIKAH) FOR SIRRI MARRIAGE IN BANTUL RELIGIOUS COURT AFTER THE ENACTMENT OF THE LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)According to Article 7 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law marriage for people who are married according to Islamic law can only be proved by the Deed of Marriage made by the Registrar Officer. On one hand, the ... -
THE VERDICT OF SUPREME COURT NO.37 P/HUM/2017: A STUDY OF UNFAIRNESS BUSINESS COMPETITION BETWEEN CONVENTIONAL TAXI AND ONLINE TAXI SERVICE IN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-03) -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD SAMSAT WILAYAH KOTA PEKALONGAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-03)Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya didasari pada hukum yang berlaku. Adanya otonomi daerah menimbulkan pemungutan pajak daerah. Oleh sebab itu ... -
PENATAAN KELEMBAGAAN LEGISLATIF DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)Lembaga legislatif di Indonesia atau representatives bodies adalah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas implementasi undang-undang oleh badan eksekutif ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN RUANG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-04)Pengendalian lingkungan perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan, yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program yang sinergi atau keterpaduan antar sektor dan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)Pengaturan mengenai outsourcing sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Outsourcing merupakan proses pemindahan tanggung jawab ... -
ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MESIN BORDIR DI WEBSITE JOGJAKONVEKSI.COM DI YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-04)Maraknya jual beli online ini menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Terutama bagi barang-barang yang tidak tergolong murah dan besar seperti mesin bordir komputer yang masuk kedalam kategori mesin pabrik. Harga mesin ... -
PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PERADILAN ( CONTEMPT OF COURT ) DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-29)Tindak pidana penghinaan peradilan (Contempt of Court) di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Banyak sekali kasus yang terjadi di dalam pengadilan yang sangat merendahkan martabat dan kedudukan lingkup peradilan. Hal ... -
THE RIGHT OF EX-CONVICTED TO BE THE CANDIDATE OF THE HEAD OF REGION
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)The Constitutional Court Decision No. 42/PUU/XIII/2015 granted the judicial review of the provision of article 7 letter (g) of Law No. 8 of 2015 on the Regional Head Election. This decision gives chance to the ex-convicted ... -
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT.BCA FINANCE CABANG TEGAL (STUDI DOKUMEN KONTRAK NOMOR 9950003912-PK-001)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)Perjanjian kredit merupakan hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur yang mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, perjanjian ini diikuti dengan perjanjian jaminan yaitu dengan Jaminan Fidusia sebagaimana ... -
PERIZINAN PENGUSAHAAN AIR TANAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-07)Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami dalam proses perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitiannya ini dilakukan ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PENGUSAHA TAHU UNTUK MENGELOLA LIMBAH PABRIK TAHU DI KECAMATAN GIRITONTRO KABUPATEN WONOGIRI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)Kabupaten Wonogiri memiliki pembagian wilayah administratif yang terdiri dari 25 Kecamatan dan 295 desa atau kelurahan, salah satunya adalah Kecamatan Giritontro. Sebagian masyarakat di Kecamatan Giritontro bermata pencaharian ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS HAK UPAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SEBAGAI AKIBAT PERUSAHAAN YANG PAILIT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-04)Dalam suatu perusahaan, pekerja merupakan salah satu unsur yang sangat penting, dikarenakan pekerja memiliki peran dan fungsi dalam menghasilkan barang dan/atau jasa untuk berkembangnya suatu perusahaan.Akan terciptanya ... -
TANGGUNG JAWAB PT. YAPINDO TRANSPORTAMA YOGYAKARTA TERHADAP KERUGIAN DALAM PENGIRIMAN BARANG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-03)Proses pengiriman barang saat ini dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan masyarakat Indonesia mulai dari ibu rumah tangga, pelaku usaha dibidang penjualan online, bahkan perusahaan. PT. Yapindo Transportama (PCP Express) ... -
THE MECHANISM OF DISSOLUTION CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS (CSOS): A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND TURKEY
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-07)This research aims to evaluate the mechanism of dissolution of CSOs in Indonesia and another democracy state namely Turkey. The research is considered as normative legal research by implementing a qualitative approach ... -
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA : STUDI KASUS PENANGANAN DEMONSTRASI DI YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)Kebebasan berekspresi bagi setiap individu adalah bentuk dari pelaksanaan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi adalah aktualisasi atas pemikiran seseorang terhadapsuatu hal yang dapat direalisasikan dengan cara demonstrasi ...