Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 801-820 of 1188
-
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PESISIR PANTAI PANGANDARAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
(FH UMY, 2017)Profesi sebagai pedagang pada dasarnya tidak dilarang dan juga termasuk pada hak warga negara seperti yang dicantumkan dalam Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Walaupun sebagai hak warga negara namun ... -
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL
(FH UMY, 2017)Kebutuhan akan jasa penginapan untuk menampung para wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri membuat kota Yogyakarta semakin dipadati oleh pembangunan hotel baru. Yogyakarta sebagai salah satu kota yang memiliki ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL )
(FH UMY, 2017)Salah satu akibat putusnya perkawinan yang hingga kini masih menimbulkan permasalahan yaitu terikat dengan pembagian harta bersama. Masalah harta bersama selalu menjadi sengketa yang rumit untuk diselesaikan dan seringkali ... -
PELAKSANAAN AKAD DENGAN SISTEM MUSYARAKAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL BERINGHARJO YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017)Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui pelaksanaan pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan ... -
PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
(FH UMY, 2017)Indonesia telah memiliki lembaga yang khusus mengatur dan menagani masalah pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akan tetapi pada faktanya kasus mengenai pertanahan di Indonesia masih banyak yang belum ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA MELALUI KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) DI PT PEGADAIAN (PERSERO) YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017)Skripsi ini memaparkan tentang jaminan fidusia melalui Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta. Adapun isi dari skripsi ini adalah membahas tentang pendaftaran jaminan fidusia melalui ... -
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015
(FH UMY, 2017)Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015 berlangsung lebih demokratis serta mampu menggugah antusias masyarakat untuk aktif berpartisipasi serta menjadi kontrol terhadap pelaksanaan demokrasi. Pada Pemilihan Kepada ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KAWIN DI KABUPATEN KLATEN
(FH UMY, 2017)Di dalam masyarakat terdapat perkawinan yang dilaksanakan dengan perjanjian kawin, namun berdasarkan hasil penelitian terdapat wanprestasi atas perjanjian kawin yang seharusnya ditaati oleh kedua belah pihak. Tujuan ... -
PELAKSANAAN GUGATAN PERCERAIAN ORANG YANG MAFQUD DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 162/PDT.G/PA.BTL)
(FH UMY, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tatacara pengajuan gugatan perceraian orang yang mafqud Pengadilan Agama Bantul dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian orang mafqud dalam putusan perkara Nomor ... -
URGENSI PENGAWASAN TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI YANG AKUNTABEL
(FH UMY, 2017)Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan terhadap problematika yang terjadi di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui apakah urgensi pengawasan yang efektif harus ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP “JUSTICE COLLABOLATOR” DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI
(FH UMY, 2017)Seseorang yang telah ditetapkan sebagai Justice Collabolator dapat memiliki hak sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi ... -
TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DI LEGALISASI DI KABUPATEN MAGETAN
(Thesis SKR ttf h, 2017)Tugas dan wewenang notaris adalah membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, salah satunya adalah melakukan legalisasi terhadap akta dibawah tangan. Legalisasi adalah ... -
PERIZINAN PENDIRIAN APARTEMEN DI KABUPATEN SLEMAN SKRIPSI
(FH UMY, 2017)Skripsi ini berjudul “PERIZINAN PENDIRIAN APARTEMEN DI KABUPATEN SLEMAN”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pembangunan apartemen di Indonesia semakin meningkat. Entah karena tuntutan gaya hidup,untuk mendongkrak ... -
PERANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAGELANG
(FH UMY, 2017)Salah satu sumber pendapatan keuangan daerah yang cukup mendapat perhatian adalah Retribusi Daerah. Dari sejumlah retribusi yang ada retribusi izin mendirikan bangunan merupakan salah satu retribusi yang berperan dalam ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA PEMBORONGAN DI PT TELKOM KANDATEL KEBUMEN
(FH UMY, 2017)Dasar hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan outsourcing diatur di dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 65 kecuali ayat (7) dan Pasal 66 kecuali ayat (2) huruf (b) sebagai teknis hubungan kerja dalam ... -
PENERAPAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA INDONESIA DENGAN FILIPINA DALAM PROSES PEMULANGAN CALON JAMAAH HAJI INDONESIA YANG HENDAK BERANGKAT HAJI SECARA ILEGAL DARI FILIPINA (ANALISIS YURIDIS NORMATIF BERDASARKAN TREATY OF FRIENDSHIP BETWEEN REPUBLIC OF THE PHILIPPINES AND THE REPUBLIC OF INDONESIA)
(FH UMY, 2017)Penelitian ini merupakan penelitian tentang penerapan perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Filipina dalam proses pemulangan calon jamaah haji Indonesia yang hendak berangkat haji secara ilegal dari Filipina. ... -
PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA JUNCTO UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017)Ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD SAMSAT WILAYAH KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Bantul serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pmungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Bantul. Hasil ... -
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PELAPORAN REPERTORIUM KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017)Menurut Pasal 58 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib melakukan pencatatan terhadap setiap akta yang ia buat serta surat-surat lainnya ke dalam buku daftar akta. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris masih tidak ... -
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM SIDANG PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(FH UMY, 2017)Pembuktian dalam hal perkara perdata, seringkali ada objek sengketa yang tidak dapat dihadirkan di muka persidangan. Oleh karena itu, jika dianggap perlu hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (descente). Berdasarkan ...