Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 561-580 of 1188
-
PENGATURAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA IMPLEMENTASINYA DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2018-04-21) -
PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR DI DIRJEN HAKI TERKAIT PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH)
(FH UMY, 2018-03-22)The study in this research aims to understand what the meaning of good faith used in the application of the Trademark Law, especially related to the cancellation of trademarks in the Directorate General of Intellectual ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(FH UMY, 2018-02-24) -
PELAKSANAAN PERIZINAN TOKO MODERN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEYELENGARAAN PERIZINAN PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2018-01-04)Perizinan adalah Pemberiaan legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum ... -
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HAK ANGKET OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(FH UMY, 2018-04-20)Research of the Effectiveness right of inquiry ofIndonesian House of Representatives In Indonesian Constitutional System plays an important role for the development of the Indonesian Constitutional system, especially in ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015
(FH UMY, 2018-05-08)Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menambah frasa pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (berdasarkan putusakan Mahkamah Konstitusi Nomor ... -
CONSTITUTIONAL AUTHORITY OF PRESIDENT IN ENACTING GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW: CASE STUDY GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NUMBER 2 OF 2017 ON COMMUNITY ORGANIZATION
(FH UMY, 2018-05-22)The decision of the President Joko Widodo to issue Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 on Community Organization has trigged controversy. The President argues that its regulation is necessary needed to ... -
PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP
(FH UMY, 2018-04-20) -
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2018-05-08) -
PELAKSANAAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2018-04-16).