Browsing Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) : Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut by Title
Now showing items 1-20 of 37
-
AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU SINGLE SHIPPING MARKET DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN dan telah meratifikasi piagam ASEAN yang berlaku sejak tanggal 15 Desember 2008. Bertepatan dengan itu Indonesia juga sudah menjadi anggota Indian Ocean Rim Association ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Piagam ASEAN (ASEAN charter) merupakan "instrumen hukum" yang penting sebagai pengganti Deklarasi Bangkok tahun 1967. Piagam ASEAN juga memuat status hukum dan kedudukan ASEAN terhadap perjanjian yang ada di dalamnya. ... -
ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (PROCUREMENT) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999, yang dapat terjadi melalui ... -
DEVELOPMENT OF STORE ATMOSPHERE ON CULINARY EFFORTS TO INCREASE INTEREST IN THE BUYING PUBLIC, IN DISTRICT OF PERCUT SEI TUAN
(UMY, 2017)Currently, many businesses engaged in culinary efforts with a view from the simple to the modern. Thus the competition faced by the culinary business operators will be even greater in terms of attracting the attention of ... -
IMPLEMENTASI GREEN CONSTITUTION MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota ASEAN, dengan harapan seluruh anggota ASEAN mampu menghadapi persaingan pada lingkup regional dan global. Secara lebih ... -
KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Kebijakan pemerintah Indonesia untuk melakukan penenggelaman kapal-kapal asing yang melanggar wilayah Indonesia dan melakukan sumber daya laut, dipandang banyak negara di dunia sebagai sebuah kebijakan kontroversial. Satu ... -
LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Sepanjang sejarah politik agraria di Indonesia mengenal larangan pengasingan tanah. Orang asing atau badan hukum asing (investor asing) dilarang mempunyai tanah hak milik. UUPA mengatur bahwa orang asing yang berkedudukan ... -
LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) juga merupakan tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang termuat dalam visi ASEAN 2020 yang kemudian dimajukan menjadi tahun 2015. Tujuan utama artikel ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis ... -
MARINE PROTECTION AREA SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh selat dan lautan memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kondisi fisik ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Pemanfaatan ... -
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Liberalisasi perdagangan dunia, menyebabkan negara-negara di berbagai belahan dunia ini membangun kerjasama terutama kerjasama ekonomi untuk menghadapi dampak dari globalisasi. Diantara organisasi regional tersebut adalah ... -
MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Membangun budaya perdamaian merupakan cita-cita yang luhur negara-negara ASEAN. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia ASEAN mencanangkan bahwa masyarakat ASEAN berhak untuk menikmati perdamaian dan harus berjuang memajukannya. ... -
MENGKAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Hasil sementara yang didapatkan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa : 1) terdapat pola persaingan etnis nelayan Bugis, Madura dan nelayan lokal dalam aktivitas sosio ekonomi; 2) Struktur modal sosial nelayan etnis ... -
MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI CONTINENTAL MENJADI MARITIM BASED (TRANSFORMASI JALESVEVA JAYAMAHE KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Bukti historis dalam prasasti Kota Kapur, Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kerang Berahi, Telaga Batu, Palas PAsemah menunjukkan gemilangnya Angkatan Laut Sriwijaya. Negeri Siam, Ayuthia, Lagor, Campa, Anam, India, Filipina, dan ... -
OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Lingkungan laut beserta sumber daya alamnya merupakan salah satu bagian lingkungan hidup yang berfungsi sebagai ruang bagi kehidupan suatu bangsa. Pengelolaan lingkungan laut beserta sumber daya alamnya tersebut bertujuan ... -
OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Masalah perbatasan wilayah Indonesia bukan merupakan hal baru. Sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, perbatasan sudah menjadi masalah yang bahkan belum menemukan titik terang sampai sekarang. Permasalahan yang ... -
PARADIGMA PROFETIK : REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Penulis akan berusaha membuat cara paradigma politik hukum yang ideal dengan cara merekonstruksi basis epistemologi dalam membangun politik hukum sebagai suatu tawaran alternatif dalam bernegara yang berbasis nilai ideal ... -
PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-9 Asia Timur di Malaysia, Presiden RI Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Fokus agenda pembangunan Poros Maritim DUnia dijabarkan melalui lima pilar utama, ... -
PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEDAULATAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Nelayan tradisional turut merasakan imbas atas kerusakan ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan. Kerusakan tersebut tidak semata disebabkan tuntutan konsumsi, namun juga dari kebijakan. Dengan potensi yang besar, ... -
PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Perikanan adalah sumber daya perekonomian sangat besar. Lebih dari 2,6 milyar manusia di dunia menggantungkan sumber protein dari ikan, sementara 1,5 milyar mengandalkan sektor perikanan sebagai sumber penghidupan. Indonesia ... -
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang diatur dalam RUU KUH PIdana memberikan harapan yang besar bagi upaya penanggulangan korupsi di Indonesia, meskipun di dalam praktiknya, tindak pidana korupsi yang dilakukan ...