Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 521-540 of 1188
-
STUDI KASUS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YAYASAN SINODE DI KABUPATEN PATI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 28/PDT.G/2004/ PN.Pt.
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-08)Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul Studi Kasus Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sinode di Kabupaten Pati Berdasarkan Putusan Pengadilan No.28/Pdt.G/2004/PN.Pt. Perumusan masalah sebagai ... -
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH BERLAKUNYA PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-29)Tindak pidana narkotika untuk sekarang ini sudah sering dilakukan oleh kalangan anak – anak yang masih berusia dibawah umur. Salah satu pencegahan kenakalan anak saat ini melalui penerapan Diversi. Diversi dianggap sebagai ... -
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN KESEPAKATAN MELALUI TRANSAKSI ONLINE PADA SITUS PAYTREN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-28)Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis keabsahan kesepakatan melalui transaksi online pada situs paytren di tinjau dari hukum perdata di Indonesia. Transaksi online pada umumnya sama seperti transaksi atau ... -
EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-12-30)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Maluku Utara sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah terhadap Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara yang ... -
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-07-28)Adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memiliki upaya untuk memenuhi ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MAGELANG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-13)Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks, berbagai hasil riset menunjukan bahwa kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak bekerja. Selain faktor kemiskinan, faktor lainnya juga sangat berpengaruh ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MAGELANG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-13)Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks, berbagai hasil riset menunjukan bahwa kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak bekerja. Selain faktor kemiskinan, faktor lainnya juga sangat berpengaruh ... -
TRANSPARANSI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2014 DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji transparansi pengelolaan bantuan keuangan partai politik pada pemilihan umum 2014 di kota yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang di lakukan untuk memperoleh data dan ... -
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R(REDUCE, REUSE, RECYCLE) DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-24)Sampah merupakan sisa dari kegiatan manusia, seiring dengan peningkatan populasi penduduk dan pembangunan di wilayah indonesia mengakibatkan meningkatnya timbunan sampah. Paradigma pengelolaan sampah kumpul,angkut dan buang ... -
PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK MASYARAKAT DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-31)Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembanguan Nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kepala Desa selaku ... -
PERBANDINGAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN JOKO WIDODO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-08)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan koalisi partai politik pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Metode dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara ... -
KEWAJIBAN PELAKU USAHA ROKOK UNTUK MENCANTUMKAN ISI KANDUNGAN DAN TULISAN BAHAYA MEROKOK PADA KEMASAN PRODUK
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-09)Rokok merupakan salah satu produk berbahan tembakau yang mengonsumsinya dengan cara dibakar, dihisap dan/atau dihirup asapnya. Produk-produk tersebut termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang ... -
TANGGUNG JAWAB BANK CENTRAL ASIA KC UTAMA YOGYAKARTA TERHADAP NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN PRODUK LAYANAN LAKU
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-24)Dalam rangka memperluas akses jaringan layanan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Perbankan dengan membuat layanan laku pandai dimana di Bank Central Asia disebut Laku. Laku pandai atau di Bank Central ... -
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEKERJA PEREMPUAN DI GIANT SUPERMARKET YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-16)Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria maupun perempuan. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan banyak memberi peluang ... -
KEDUDUKAN BUMN DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MA NOMOR: 075 K/PDT.SUS/2007)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-20)Penelitian ini membahas tentang bagaimana Kedudukan BUMN dalam perkara kepailitan Studi Kasus Putusan Kasasi MA Nomor: 075 K/Pdt.sus/2007. Di dalam penelitian ini lebih fokus membahas dasar pemohon memohonkan Pailit PT. ... -
UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ADHOC DI INDONESIA DALAM PUTUSAN MA NOMOR : 131.PK/Pdt.Sus/2011
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-25)Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan suatu alternatif ...