| dc.contributor.advisor | | |
| dc.contributor.author | RISKANITA, DINDA | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-14T05:57:01Z | |
| dc.date.available | 2019-11-14T05:57:01Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-16 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30415 | |
| dc.description | Kerusakan lingkungan di Kabupaten Ponorogo banyak disebabkan karena faktor alih fungsi lahan yang terjadi di beberapa wilayah, khususnya di daerah dataran tinggi. Rumusan masalah terdiri dari dua pertanyaan, pertama apa dampak kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan perbukitan menjadi lahan perkebunan, kedua bagaimana pemerintah daerah mengatasi kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan berdasarkan konsep Negara kesejahteraan. Tujuan penelitian yang
diharapkan adalah mengkaji dan menganalisis terkait dampak kerusakan lingkungan dan mengetahui upaya pemerintah daerah mengatasi kasus kerusakan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.Pendekatan pennnelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian dari dua permasalah yang penulis teliti adalah (1) bahwa dampak yang timbul dari kerusakan lingkungan, yaitu bencana longsor, minimnya air bersih, sulitnya melakukan reboisasi, dan hilangnya karakteristik lahan, (2) upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan lingkungan tersebut adalah melakukan perencanaan tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan konsep Negara Kesejahteraan. Kesimpulan yang diperoleh adalah pemerintah sudah melaksanakan dengan baik upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dengan ditetapkannya Area Zona Merah dan Kawasan Rawan Bencana, walaupun jika ditelaah pemerintah daerah tidak tegas dalam menangani masalah tersebut.
Keyword: Social Welfare, Environment, Regional Government, Regulations. | en_US |
| dc.description.abstract | Environmental damage in Ponorogo Regency is more caused by land conversion factors that occur in several regions, especially in the highland areas. The problem formulation consists of two questions, first what is the impact of environmental damage from the function of hilly land to plantation land. Second, how do regional governments overcome environmental damage due to changes in land use based on welfare state concept. The research purposes is to know and analyze related environmental damage and evaluate regional government efforts in environmental damage problems. The research method used is empirical research, which consists of primary data and secondary data. The research approach used in statute approach and sociological approach. This study finds out, (1) the impact of environmental damage, such as landslides disaster, difficult to get clean water, difficulties in reforestation, lost soil characteristics, and (2) the efforts of regional government in overcoming environmental damage are to conduct spatial planning based on regulations in accordance with Welfare State Concept. The conclusion is regional government have done well in overcoming environmental damage by caused land conversion with establishment Red Zone Areas and Prone-Zone Area. Meanwhile, if reviewed the regional government is not optimum on handling the problems. | en_US |
| dc.publisher | MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.title | KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERBUKITAN MENJADI LAHAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN PONOROGO | en_US |
| dc.title.alternative | (Studi Kebijakan Formulasi Hukum) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
