Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, untuk menunjang pembangunan yang seimbang maka perlu dibuat aturan mengenai bangunan gedung yaitu izin mendirikan bangunan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya di Kota Banjar. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber dan mengumpulkan dokumen sebagai sumber informasi yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kota Banjar sudah berjalan dengan baik terkait dengan sosialisasi, proses izin sampai terbitnya izin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, terbukti dengan semakin bertambahnya penerbitan. Namun lemahnya penegakan sanksi terlebih kepada bangunan liar menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kota Banjar. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan izin mendirikan bangunan sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku walaupun masih ditemukan beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam izin mendirikan bangunan.