| dc.contributor.advisor | SATRIAWAN, IWAN | |
| dc.contributor.author | SALBIA, CUT IMARA | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-16T02:32:06Z | |
| dc.date.available | 2018-11-16T02:32:06Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-24 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23173 | |
| dc.description | Penelitian yang berjudul “Kedudukan Gubernur Perempuan dalam
Perspektif Konstitusi dan Paugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta”
bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan gubernur perempuan dalam
pandangan Konstitusi negara Indonesia dan pandangan Paugeran Kesultanan
Yogyakarta. UUD 1945 mengamanatkan tidak boleh adanya peraturan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apapun sehingga dimungkinkan adanya gubernur
perempuan. Sebaliknya, dalam Paugeran tidak dikenal istilah Sultanah, sehingga
yang berhak memimpin Kesultanan adalah keturunan raja yang berjenis kelamin
laki-laki. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu dengan menggunakan
metode studi pustaka dan wawancara terhadap beberapa narasumber yang ahli
dalam hal tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memberikan
gambaran atas objek terkait kedudukan gubernur perempuan dalam Konstitusi dan
Paugeran, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut dimana peneliti
memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang bertujuan untuk mengungkap
kebenaran dan memahami kebenaran terebut. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, dalam perspektif Kontitusi perempuan dapat menjadi seorang Gubernur
sebagaimana yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016. Kedua, dalam
perspektif Paugeran penentuan tahta raja mengacu pada garis patriarki dan tidak
pernah kepada garis matriarki. Namun demikian, jika terjadi perubahan peralihan
kekuasaan dalam Paugeran maka harus ada persetujuan dari keluarga Kesultanan
apakah paugeran yang diubah tersebut dapat diterima atau tidak. Oleh karena itu,
untuk menyelesaikan segala permasalahan dan perselisihan suksesi kepemimpinan
sebaiknya diadakan musyawarah antara Sultan dan keluarga Kesultanan. Dengan
demikian terciptanya kewibawaan dan keharmonisan dalam internal Keraton dan
masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian yang berjudul “Kedudukan Gubernur Perempuan dalam
Perspektif Konstitusi dan Paugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta”
bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan gubernur perempuan dalam
pandangan Konstitusi negara Indonesia dan pandangan Paugeran Kesultanan
Yogyakarta. UUD 1945 mengamanatkan tidak boleh adanya peraturan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apapun sehingga dimungkinkan adanya gubernur
perempuan. Sebaliknya, dalam Paugeran tidak dikenal istilah Sultanah, sehingga
yang berhak memimpin Kesultanan adalah keturunan raja yang berjenis kelamin
laki-laki. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu dengan menggunakan
metode studi pustaka dan wawancara terhadap beberapa narasumber yang ahli
dalam hal tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memberikan
gambaran atas objek terkait kedudukan gubernur perempuan dalam Konstitusi dan
Paugeran, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut dimana peneliti
memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang bertujuan untuk mengungkap
kebenaran dan memahami kebenaran terebut. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, dalam perspektif Kontitusi perempuan dapat menjadi seorang Gubernur
sebagaimana yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016. Kedua, dalam
perspektif Paugeran penentuan tahta raja mengacu pada garis patriarki dan tidak
pernah kepada garis matriarki. Namun demikian, jika terjadi perubahan peralihan
kekuasaan dalam Paugeran maka harus ada persetujuan dari keluarga Kesultanan
apakah paugeran yang diubah tersebut dapat diterima atau tidak. Oleh karena itu,
untuk menyelesaikan segala permasalahan dan perselisihan suksesi kepemimpinan
sebaiknya diadakan musyawarah antara Sultan dan keluarga Kesultanan. Dengan
demikian terciptanya kewibawaan dan keharmonisan dalam internal Keraton dan
masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | UUK DIY, Paugeran, Kesultanan, Gubernur Perempuan, Sultanah | en_US |
| dc.title | KEDUDUKAN GUBERNUR PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN PAUGERAN KERATON DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FH
2`14 | en_US |
