Department of Law: Recent submissions
Now showing items 361-380 of 1188
-
ANALISIS KEWENANGAN PEMBERIAN SANKSI DAN HAK MEMBELA DIRI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KECAMATAN WONOSARI GUNUNGKIDUL TERKAIT PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08)Deing (2017), “Analisis Kewenangan Pemberian Sanksi dan Hak Membela Diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul Terkait Peningkatan Kinerja Pegawai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ... -
PELAKSANAAN IZIN USAHA HOTEL DI KABUPATEN BANYUMAS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-20)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perizinan usaha hotel di Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui faktor penghambat perizinan usaha hotel di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan ... -
KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SIRI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 selama ini tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif. Oleh karena itu, Pemohon ... -
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KLATEN (STUDI EMPIRIS PADA UPPD KABUPATEN KLATEN)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten. Hal ini dikarenakan seiring dengan meningkatnya ... -
PELAKSANAAN PRINSIP INTENSIFIKASI PAJAK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KOS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2010 DI KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan prinsip intensfikasi pajak dalam pemungutan pajak kos berdarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 di Kabupaten Bantul. Masalah yang akan dikaji adalah 1) Bagaimana pelaksanaan ... -
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE (GO-JEK) OLEH PENGEMUDI OJEK KONVENSIONAL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-01-23)Perkembangan teknologi internet saat ini sangat pesat, hal ini membuat beberapa orang berinovasi membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat melakukan setiap aktifitasnya termasuk dalam bidang transportasi ojek, Salah ... -
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALULINTAS KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-11-27)Perkembangan lalu lintas di Indonesia sudah sangat memperihatinkan akhir akhir ini, banyak sekali anak anak yang belum cukup umur sudah mengendarai sepeda motor. Penelitian ini dengan judul “ Penjatuhan Sanksi Terhadap ... -
PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, khususnya dikawasan Asia. Sebagai Negara berkembang, Indonesia secara massif dan merata sudah melakukan pembangunan infrastruktur secara terstruktur di seluruh ... -
PELAKSANAAN IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN AIRSOFT GUN DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan kepemilikan dan penggunaan airsoft gun yang banyak peredaran unitnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimana airsoft gun sendiri termasuk dalam ... -
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Upah adalah hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan ... -
PELAYANAN PERIZINAN ATAS USAHA KIOS DI PASAR BERINGHARJO KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-11-13)Pasar Tradisional merupakan salah satu jantung perekonomian masyarakat, disana terdapat akses perekonomian suatu daerah dan masyarakat. Terkhusus pasar Bringharjo yang terdapat di kota Yogyakarta pasar yang tergolong ... -
HARMONISASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ASEAN DALAM KERANGKA MEA: ENFORCEMENT COOPERATION
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN merupakan aspek pembahasan yang krusial dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Saat ini, ASEAN telah memberlakukan perdagangan bebas melalui integrasi ekonomi diantara ... -
PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-01-26)Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuaangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair, untuk menjaga kelestarian lingkungan yang mampu menunjang pembangunan dan kehidupan ... -
PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Peranan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purbalingga tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum ... -
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGGUNAAN DANA DESA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap alokasi atau penggunaan dana desa tahun 2017 di Desa Tegalrejo sesuai dengan peraturan yang ada. Sering terjadinya hubungan yang tidak ... -
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 186/PDT.G/2012/PA BINJAI)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-31)Waris merupakan ketentuan syara’ yang diatur secara jelas dan terarah didalam Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya dan cara membaginya. Namun pada realitanya banyak ... -
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU (DPMPT) KABUPATEN KULONPROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-11-04)Tugas pemerintahan umum terbagai menjadi 2 (dua) yaitu memerintah dan melayani masyarakat, dalam perihal melayani masyarakat telah diatur dalam Undang Undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur bagaimana ... -
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BATANG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-11-23)Seiring dengan berkembangnya zaman tindak pidana persetubuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi oleh anak yang masih di bawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan akan tetap diproses hukum ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI KRISIS KEUANGAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Perlindungan hak-hak merupakan sesuatu yang esensial dan mendasar bagi negara hukum seperti Indonesia. Perlindungan hukum diterapkan terhadap upah pekerja disuatu perusahaan dibangun dengan adanya aturan hukum yang ... -
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PEDHOFIL DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-01-09)Pedhofilia sebagai perilaku penyimpangan seksual dengan memposisikan anak sebagai korban untuk kepuasan seksual pelaku yang berdampak negatif bagi anak. Baik dari fisik maupun mental anak tersebut seperti depresi dan ...