dc.contributor.author | OKTAVIANSARI, OKTAVIANSARI | |
dc.date.accessioned | 2018-06-30T02:07:06Z | |
dc.date.available | 2018-06-30T02:07:06Z | |
dc.date.issued | 2018-04-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19861 | |
dc.description | Penelitian Hukum ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasi yuridis yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif, dengan menggunakan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan menggabungkan teori pengujian undang-undang serta menganalisis dengan analisa diskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon yang dianggap beralasan menurut hukum.Serta menyatakan jika Pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.Putusan tersebut berimplikasi pada dibatalkannya Pasal tersebut yang sampai saat ini belum ada perubahan atas pencabutan Pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut dari UU KDIY. Namun pada implementasinya, seluruh aparatur negara serta lembaga pada pemerintahan DIY akan menghormati hasil Putusan MK tersebut dengan tidak menyertakan syarat dalam Pasal yang diujikan saat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur mendatang. | en_US |
dc.publisher | FH UMY | en_US |
dc.subject | Keistimewaan DIY, Persyaratan Gubernur, Mahkamah Konstitusi | en_US |
dc.title | IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F H
098 | en_US |