Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 941-960 of 1188
-
PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL TERHADAP KEBERADAAN PASAR MODERN DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2014-08-26)Perlindungan hukum bagi pasar tradisional di Kota Yogyakarta sudah jelas dan pasti, yang artinya bahwa pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum kepada pasar tradisional agar keberadaannya tetap mampu bersaing dan ... -
STUDI KOMPARATIF PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM UUD 1945 DAN PIAGAM MADINAH
(FH UMY, 2014-04-22)Secara positifistik HAM dalam pengaturan Piagam Madinah yang lahir dideklarasikan pada tahun 622 M dan UUD 1945 yang mengakui bahwa HAM sebagai hak yang melekat kepada manusia sejak dilahirkan di dunia ini. Dalam kacamata ... -
PELAKSANAAN IZIN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus di PT. Cipta Satiti)
(FH UMY, 2013-12-19)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses perizinan pembangunan oleh PT. Cipta Satiti, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemberian izin pembangunan perumahan oleh PT. Cipta Satiti di Kabupaten ... -
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN MASSAL (TAWURAN) ANTAR MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR
(FH UMY, 2014-01-09)Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkonstruksikan kekerasan yang sering terjadi di Kota Makassar, baik yang dilakukan secara pribadi maupun kelompok. Kekerasan terjadi di semua level sosial masyarakat, bahkan mahasiswa ... -
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2013-07-27)Penegakan hukum perizinan alih fungsi lahan pertanian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan oleh Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) dengan membentuk Tim ... -
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SLEMAN
(FAI UMY, 2014-07-22)Bentuk lembaga perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sleman adalah Kantor Lingkungan Hidup. Berdirinya Kantor Lingkungan Hidup adalah dilandasi oleh Peraturan Daerah kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2009 tentang ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
(FAI UMY, 2014-08-15)Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai keterlibatan penting dalam melindungi hak konstitusional warga Negara. Hal ini terlihat melalui perannya dengan mengeluarkan beberapa putusan-putusan MK baik dalam perkara PUU maupun PHPU ... -
GAGASAN SISTEM PEMERINTAHAN WILAYAH FAQIH: TEORI DAN PRAKTIKNYA DI IRAN
(FAI UMY, 2014-08-15)Alasan diterapkannya sistem pemerintahan wilayatul faqih di Iran ialah karena sebelumnya pemerintahan yang berkuasa tidak dapat mensejahterakan masyarakat tetapi hanya membuat masyarakat semakin menderita serta pemerintahan ... -
KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANTUL
(FAI UMY, 2014-08-20)Bahwa dalam melaksanakan wewenang daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak lepas dari pengoptimalan peran BLH Kabupaten Bantul dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program-program seperti ... -
THE URGENCY OF SUPERVISION OF CONSTITUTIONAL COURT JUDGES IN ESTABLISHING A TRUSTABLE COURT IN INDONESIA
(FH UMY, 2014-07-07)Constitutional Court is a state organ which has big authority and without supervision by other institutuion outside of Constitutional Court. According to Lord Acton stated that Power tends to corrupt, absolute power tends ... -
ASPEK HUKUM TERHADAP PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN TANAH-TANAH SULTAN GROUND DI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL DIY
(FH UMY, 2013-03-22)Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pola penguasaan tanah-tanah sultan ground di kawasan di Pantai Parangtritis ialah dengan memiliki surat kekancingan yang dikeluarkan ... -
ASPEK HUKUM TERHADAP PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN TANAH-TANAH SULTAN GROUND DI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL DIY
(FH UMY, 2013-03-22)Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pola penguasaan tanah-tanah sultan ground di kawasan di Pantai Parangtritis ialah dengan memiliki surat kekancingan yang dikeluarkan ... -
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA KONSINYASI DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) DENGAN SUPPLIER DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2013-11-11)Perjanjian kerjasama antara pemasok dengan konsinyasi distribusi tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata, kelahiran perjanjian ini dengan kesepakatan kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan kesepakatan kebebasan. ... -
TINJAUAN HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2014-07-19)Tidak bisa dipungkiri Kabupaten Bantul sangat banyak membutuhkan tenaga honorer maupun PNS. Untuk membantu kinerja kerja birokrasi, maka diselenggarakan penerimaan pegawai honorer. Jumlah Pegawai honorer di Bantul sekarang ... -
FUNGSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2014-07-19)Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul memiliki konstribusi terhadap pendapatan asli daerah yang meningkat setiap tahunnya, PKB Kabupaten Bantul dialokasikan untuk PAD dengan rincian pemerintah provinsi sebesar 70% ... -
PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2014-08-26)Berdasarkan analisis dari data penelitian yang penulis lakukan mengenai pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan WNA di Kantor Imigrasi Kelas I ... -
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2014-04-19)Dalam penelitian hukum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Peningkatan kinerja PNS dalam pelayanan publik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta antara lain a) Peningakatan fasilitas, b) Pengawasan terhadap PNS, c) Pengikut ... -
STUDI TENTANG KETENTUAN KEPAILITAN BUMN PERSERO SEBAGAI OBYEK VITAL NASIONAL
(FH UMY, 2014-04-02)Perusahaan BUMN yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU , dimana pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit hanya Menteri Keuangan adalah BUMN Perum, sedangkan BUMN persero tidak terikat dengan ... -
PELAKSANAAN PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2014-01-31)Prosedur penerbitan akta kelahiran untuk akta kelahiran baru dan terlambat atau dispensasi tidak sama. Proses pembuatan akta kelahiran baru yang tanpa harus melalui sidang di Pengadilan Negeri, yaitu bagi mereka yang ... -
TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(FH UMY, 2014-04-15)Di Indonesia banyak sekali masalah-masalah sosial di masyarakat salah satunya yaitu pencurian. Banyaknya tindak kejahatan menciptakan rasa tidak aman. Pencurian menggunakan senjata api sering terjadi di kota besar seperti ...