Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 481-500 of 1188
-
PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERTAMINI DIGITAL DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-21)Keberadaan kendaraan bermotor yang sangat banyak saat ini menjadikan kebutuhan Bahan Bakar Minyak meningkat, dengan keberadaan SPBU yang tidak merata di Kabupaten Sleman, membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan usaha ... -
INDEPENDENSI NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA TERKAIT DENGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG RAHA KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-11)Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, serta penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan hukum yang berkepentingan dikehendaki untuk ... -
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA: STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)Skripsi ini menjelaskan tentang peraturan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaan dan hambatan-hambatan pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta. Obyek penelitian ini adalah pengadaan barang dan jasa secara ... -
PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-14)Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi banyaknya perkara tindak pidana penganiayan yang marak sekali terjadi dimasyarakat, dimana seharusnya anggota TNI tugasnya sebagai pelindung negara malah melakukan tindakan yang dapat ... -
PENGAWASAN PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-07-30)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta faktor-faktor ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-08)Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Daerah yang memiliki keanekaragaman potensi alam yang dapat dikatakan cukup tinggi baik kekayaan sumber daya alam, seni budaya, dan pariwisata yang telah membawa semangat nilai-nilai ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK FANTA ATAS PRAKTIK PASSING OFF
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-07)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Fanta Atas Praktik Passing Off. Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum ... -
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA AIRSOFT GUN TANPA IZIN DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-16)Airsoft Gun merupakan senjata yang bentuknya menyerupai dengan senjata api dengan fungsi sebagai alat untuk tembak reaksi. Penegakan hukum terhadap pengguna airsoft gun tanpa izin bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL DI TINJAU BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Tindak pidana penipuan melalui media sosial banyak sekali terjadi di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya. Kasus penipuan transaksi melalui media sosial di tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2017 di Indonesia menyentuh ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KERUSUHAN DAN PENGRUSAKAN RUMAH IBADAH ETNIS TIONGHOA DI KOTA TANJUNGBALAI ASAHAN SUMATERA UTARA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-29)Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Tindak Pidana yang terkandung didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penegakan hukum ... -
THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN COMBATING ILLEGAL MINING IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)Illegal Mining is one of the problems that often occur in Indonesia, that occurs because Indonesia is a country that has abundant natural resources and is a rich country in the mining sector. Based on the data from the ... -
THE INDEPENDENCE AND INTEGRITY OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION IN CONDUCTING GENERAL ELECTIONS: WITH SPECIAL REFERENCE TO REVIEW LAWS AND REGULATIONS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-07)General Election is a tool that aims to provide an opportunity for the people to vote for and be elected as a political power rotation. This research has objective to evaluate whether laws and regulations on election are ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTAWARINGIN BARAT DALAM MENGURANGI PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN SAWIT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Kebakaran hutan sering terjadi hampir setiap tahunnya di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu alam dan perbuatan manusia, dari perbuatan manusia yang menyebabkan kebakaran hutan ialah ... -
ROLE OF PDIP AND GERINDRA PARTIES IN POLITICAL EDUCATION IMPROVEMENT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-20)In Bantul Regional Head Election of 2015, there are problems related to the lack of participation and understanding of politic. Therefore, political education is important to improve the level of understanding and ... -
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNATIONAL DI KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-07-31)Penelitian proses Pengadaan Tanah untuk bandara kelas international di Kabupaten Kulon Progo bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Kulon Progo yang di lakukan oleh ... -
KEDUDUKAN HUKUM TAKSI ONLINE SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-07-30)Taksi online telah menjadi angkutan umum yang banyak digemari sebagian masyarakat baik di kota kecil, maupun kota besar karena fleksibel dalam kegiatannya. Selama ini trasnportasi online tidak memiliki izin ( illegal) untuk ... -
KEWENANGAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-13)Masalah pengungsi atau pencari suaka merupakan masalah global yang sulit dihadapi oleh masyrakat dunia saat ini hukum pencari suaka memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum hak asasi manusia.. Kendala yang dihadapi ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN BANJARNEGARA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-25)Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL DALAM PENGADAAN AIR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Pengairan sudah terlaksana cukup baik dan sudah sesuai dengan Undang- Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Namun masih ada yang belum terlaksana dengan optimal yaitu pengairan yang di ... -
JUDGES RECRUITMENT SYSTEM REFORM TO ENSURE THE INTEGRITY OF JUDGES
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)The emergence of bribery cases involving Judges in Indonesia, for example the major Judges in Indonesia, namely former Chief Judge Akil Mochtar and constitutional judge Patrialis Akbar and many others, shows that there is ...