dc.contributor.author | AYUNISA, REDIKA RAHMA | |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T02:19:54Z | |
dc.date.available | 2018-06-05T02:19:54Z | |
dc.date.issued | 2018-04-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19577 | |
dc.description | Kewajiban yang diberikan oleh Suami sebagai Pegawai Negeri Sipil di Indonesia setelah perceraian sejak telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kini telah dirubah beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Dalam peraturan pemerintah tersebut telah dijelaskan kewajibanyang harus diberikan oleh sang suami kepada mantan istri dan anaknya.
Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah berceraian wajib dipotong gajinya untuk membiayai sang mantan istri dan anaknya untuk menjamin setelah ditinggalkan tetap terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Peraturan Pemerintah tersebut memiliki beberapa kendala yang mengakibatkan tidak terealisasikan kewajiban Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri dan anaknya. Sehingga hak-hak mereka tidak terpenuhi.
Metode yang digunakan adalah metode penulisan normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang sebagai awal untuk melakukan penelitiandan analisis sebagai upaya untuk mengetahui gagasan dan bagaimana mekanisme dalam penerapan Peraturan Pemerintah tersebut.
Hasil yang didapat oleh penulis adalah pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut dalam kinerja pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bantul, disamping itu penulis mendapatkan beberapa kendala yang dialami oleh BKPP Kabupaten Bantul dan memberikan beberapa pendapat mengenai penanganannya. | en_US |
dc.publisher | FH UMY | en_US |
dc.subject | Kewajiban PNS setelah perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. | en_US |
dc.title | KEWAJIBAN SUAMI SELAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERAGAMA ISLAM TERHADAP ISTRI DAN ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F H
077 | en_US |