Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah dalam menegakan peraturan hukum hutan lindung di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Serta untuk mengetahui faktor penghambat yang dialami Pemerintah dalam menegakan peraturan dan menjaga hutan lindung di Kota Tarakan khususnya Kelurahan Kampung Satu Skip. Hutan lindung yang mengalami kerusakan, baik yang disebabkan oleh desakan permukiman penduduk serta kepentingan lainnya di luar fungsi hutan lindung. Pentingnya hutan lindung untuk dijaga dan dipelihara, Pentingnya penegakan, pengawasan dan pengendalian secara berjenjang, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat secara terkoordinasi terintegrasi dan tersinkronisasi. Penelitian ini menggunakan metode empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menemukan, sumber hukum dalam arti yuridis sosiologis yang mencangkup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang di lakukan dengan memahami data-data yang di kumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang di teliti. Hasil dari penelitian ini menjelaskan peran pemerintah dilakukan dengan cara persuasif dan preventif. Persuasif dilakukan dengan lisan dan simbolik dan preventif dengan cara melakukan penjagaan pos dan patroli. Hambatan yang terjadi ialah kurangnya jumlah personil polisi kehutanan, adanya klaim masyarakat terhadap hutan lindung dalam bentuk lahan atau perkebunan. Sehingga berdasarkan kendala yang dihadapi pemerintah melalukan pola kemitraan dimana dinas kehutanan bekerja sama dengan masyarakat yang ada di kawasan hutan lindung.