Pembebasan lahan bandara Kulon Progo merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang mendapat respon negatif berupa penolakan oleh masyarakat sekitar pembangunan bandara. Hal ini menimbulkan isu – isu yang berkembang di masyarakat. Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu mediator antara masyarakat dan pemerintah memiliki peran dalam mengelola isu tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak internal dan eksternal yaitu Humas Pemkab Kulon Progo dan masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan bandara. Teknik uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Pemeritah Kabupaten Kulon Progo memiliki peran strategis yaitu fasilitator komunikasi dan teknik komunikasi. Selain itu, dalam mengelola isu tersebut Humas Pemkab Kulon Progo melakukan beberapa tahapan berupa identifikasi isu, membuat program, pelaksanaan program serta evaluasi. Faktor pendukung dalam pengelolaan isu ini adalah terdapatnya dukungan dari pemerintah pusat berupa anggaran serta terdapatnya masyarakat yang mendukung untuk ikut serta dalam kebijakan pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan faktor penghambat dalam mengelola isu ini adalah masih terdapatnya aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan pembebasan lahan bandara Kulon Progo.